KENDARI — Universitas Muhammadiyah Kendari, khususnya Fakultas Ilmu Politik, kembali membuktikan komitmennya dalam menghasilkan penelitian inovatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada Rabu, 03 April 2026, kampus yang terletak di jantung kota Kendari ini merayakan pencapaian signifikan dengan diluncurkannya hasil riset kolaboratif antara dosen dan mahasiswa yang dinilai mampu memberikan solusi konkret untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Sulawesi Tenggara.
Penelitian yang diberi judul “Kebijakan Politik Lokal Berbasis Kearifan Tradisional: Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan dan Petani Rumput Laut di Kawasan Pesisir Kendari” ini merupakan buah kerja keras selama 18 bulan yang melibatkan lebih dari 30 mahasiswa dan lima dosen dari berbagai program studi di Fakultas Ilmu Politik Unismuh Kendari. Riset komprehensif ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang dinamika kebijakan publik di tingkat lokal, tetapi juga menghadirkan rekomendasi praktis yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
Latar Belakang Penelitian dan Urgensitas
Keputusan untuk melakukan penelitian ini dimotivasi oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir Kendari yang masih tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan pesisir Kendari mencapai 18,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,8 persen. Selain itu, akses nelayan dan petani rumput laut terhadap pasar modern masih sangat terbatas, sedangkan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan masih minim.
“Kami melihat ada kesenjangan yang signifikan antara potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat pesisir dengan kemampuan mereka untuk mengaksesnya secara optimal. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki,” ungkap Dr. Aminah Yusuf, Dekan Fakultas Ilmu Politik Unismuh Kendari, dalam acara peluncuran penelitian pada Gedung Rektorat kampus, Rabu kemarin.
Tim peneliti kemudian merancang metodologi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Mereka melakukan survei terhadap 500 keluarga nelayan dan petani rumput laut, melaksanakan 45 focus group discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, dan menganalisis 12 kebijakan pemerintah daerah yang relevan dengan sektor kelautan dan perikanan di Kendari dan Kabupaten Wakatobi.
Temuan Penelitian dan Inovasi Konseptual
Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya gap yang signifikan antara kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah daerah dengan implementasinya di lapangan. Dari 12 kebijakan yang dikaji, hanya 4 yang berhasil diimplementasikan dengan efektif, sementara 8 kebijakan lainnya mengalami kendala dalam proses eksekusi dan monitoring.
“Kami menemukan bahwa ketiadaan sinergi antara berbagai institusi pemerintah, keterbatasan anggaran, dan kurangnya partisipasi komunitas lokal dalam proses perumusan kebijakan menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan policy failure,” jelas Drs. Hamzah Mahmud, Ketua Tim Peneliti dan Dosen Senior di Departemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Politik Unismuh Kendari. Hamzah Mahmud menjelaskan lebih lanjut dalam sesi diskusi dengan media kampus yang digelar di ruang seminar lantai tiga Gedung Kuliah Utama Unismuh Kendari.
Inovasi terbesar dari penelitian ini terletak pada pengembangan “Model Kebijakan Politik Lokal Berbasis Kearifan Tradisional” atau yang kerap disingkat sebagai “KPBKT”. Model ini menggabungkan kebijakan modern yang berbasis pada manajemen publik kontemporer dengan nilai-nilai dan praktik tradisional yang telah terbukti efektif dalam komunitas pesisir Sulawesi Tenggara.
Siti Nurhaliza, seorang mahasiswa angkatan 2023 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjadi salah satu peneliti utama dalam proyek ini, menceritakan pengalamannya melakukan riset lapangan. “Saya menghabiskan tiga bulan tinggal di Kelurahan Baadia untuk memahami bagaimana sistem gotong royong nelayan bekerja. Ternyata, ada mekanisme tradisional yang sangat efisien dalam mengelola sumber daya bersama dan memberikan proteksi sosial bagi keluarga yang mengalami kendala. Sistem ini bisa dijadikan fondasi untuk merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif,” ujar Siti dengan antusias.
Model KPBKT sendiri terdiri dari lima pilar utama: pertama, perumusan kebijakan yang inklusif dan partisipatif; kedua, penguatan kelembagaan masyarakat lokal; ketiga, diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya lokal; keempat, penguatan akses pasar dan modal usaha; dan kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan komunitas.
Implementasi dan Pilot Project
Menariknya, penelitian ini tidak berhenti pada tahap teori dan rekomendasi semata. Dalam fase implementasi, tim peneliti bermitra dengan pemerintah Kota Kendari dan beberapa organisasi non-pemerintah untuk menjalankan pilot project di lima kelurahan pesisir: Baadia, Gu, Abeli, Puton, dan Kendari Barat.
Pilot project selama enam bulan ini menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Kelurahan Baadia berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata anggotanya sebesar 35 persen setelah menerapkan sistem manajemen produksi yang direkomendasikan melalui KPBKT. Sementara itu, kolaborasi antara petani rumput laut dengan pengolah hasil laut di Kelurahan Gu menciptakan 15 lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk rumput laut hingga 60 persen.
“Hasil-hasil ini membuktikan bahwa penelitian akademis bukan hanya tentang publikasi dan jurnal, tetapi juga tentang bagaimana teori dapat ditranslasikan menjadi praktek yang memberdayakan masyarakat. Inilah yang kami maksudkan dengan research for development,” terang Dr. Aminah Yusuf lebih lanjut.
Walikota Kendari, Sulkarnain Kamil, yang turut hadir dalam acara peluncuran, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. “Penelitian dari Unismuh Kendari ini sangat membantu pemerintah kota dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami sudah mempelajari rekomendasi dari tim peneliti dan siap untuk memasukkannya ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) periode berikutnya,” tutur Walikota Kamil.
Pengakuan dan Publikasi Akademis
Pencapaian penelitian ini juga mendapat pengakuan dari komunitas akademis nasional. Laporan penelitian telah dipresentasikan di tiga konferensi akademis tingkat nasional, termasuk Konferensi Administrasi Publik Indonesia (KAPI) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Profesional Administrasi Publik Indonesia (ASPAPI) di Jakarta pada Januari 2026 lalu.
Selain itu, artikel ilmiah hasil penelitian ini telah diterbitkan atau diterima untuk publikasi di tiga jurnal terakreditasi nasional: Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah, dan Jurnal Ilmu Pemerintahan. Dosen-dosen yang terlibat juga sedang menyiapkan manuscript untuk dua jurnal internasional yang bereputasi di bidang public policy dan development studies.
“Publikasi di jurnal terakreditasi ini sangat penting bagi visibilitas kampus dan kontribusi intelektual kita di tingkat nasional dan internasional. Namun, yang paling penting bagi kami adalah bahwa penelitian ini langsung berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujar Drs. Hamzah Mahmud.
Dampak Jangka Panjang dan Skalabilitas
Ketika ditanya tentang rencana keberlanjutan penelitian, tim peneliti mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan proposal penelitian lanjutan yang akan memperluas cakupan geografis ke wilayah pesisir lainnya di Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana dan Kota Baubau. Mereka juga berencana untuk mengembangkan platform digital yang dapat memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengakses tools dan resource yang telah dikembangkan melalui penelitian ini.
“Kami yakin bahwa model KPBKT ini memiliki potensi untuk diduplikasi di konteks lokal yang berbeda, bukan hanya di Sulawesi Tenggara tetapi juga di daerah pesisir lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, kami sedang mengerjakan handbook praktis dan training manual yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil,” kata Siti Nurhaliza, yang kini telah diangkat sebagai research assistant di Fakultas Ilmu Politik Unismuh Kendari.
Kepala Laboratorium Penelitian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Politik, Dr. Zainal Abidin, S.Ip., M.Si., menambahkan bahwa penelitian ini juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan universitas-universitas lain. “Kami telah menerima inquiry dari beberapa universitas di Jawa dan Sumatera yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di wilayah mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa metodologi dan framework yang kami kembangkan memiliki relevansi dan aplikabilitas yang luas,” ungkap Dr. Zainal.
Pembelajaran bagi Mahasiswa dan Pengembangan Soft Skills
Tidak dapat diabaikan bahwa penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran yang luar biasa bagi mahasiswa yang terlibat. Mereka tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis tentang kebijakan publik, tetapi juga pengalaman praktis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian sosial yang kompleks.
Mahasiswa seperti Dedi Junaedi (angkatan 2023 Prodi Ilmu Pemerintahan), Nur Azizah (angkatan 2023 Prodi Ilmu Politik), dan Hafiz Rahman (angkatan 2023 Prodi Manajemen Pemerintahan) memuji pengalaman mereka bekerja dalam tim multidisiplin yang melibatkan dosen dan stakeholder eksternal. “Pengalaman ini mengajarkan kami tentang pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan untuk menerjemahkan teori akademis menjadi solusi praktis. Skill-skill ini sangat berharga untuk persiapan karir kami,” kata Dedi Junaedi.
Dukungan Institusional dan Visi Unismuh Kendari
Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Prof. Dr. Ir. H. Baso Tjokro, M.S., mengungkapkan bahwa penelitian semacam ini sejalan dengan visi dan misi universitas untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat dan daerah. “Unismuh Kendari berkomitmen untuk menjadi universitas yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga menghasilkan penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian Fakultas Ilmu Politik ini adalah contoh nyata dari komitmen tersebut,” tutur Rektor Baso Tjokro.
Universitas telah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBU (Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas) untuk mendukung penelitian yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial dan pembangunan masyarakat. Selain itu, universitas juga telah membentuk Pusat Studi Pembangunan Lokal yang akan mengkoordinasikan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan tema-tema pembangunan berkelanjutan.
Penutup
Pencapaian Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari melalui penelitian inovatif ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi di daerah tidak harus tertinggal dalam hal kualitas penelitian dan kontribusi terhadap pembangunan. Dengan kombinasi yang tepat antara dedikasi dosen, semangat mahasiswa, dukungan institusional, dan kerjasama dengan stakeholder lokal, penelitian berkualitas tinggi yang relevan dengan konteks lokal dapat dilakukan.
Ke depannya, diharapkan bahwa inisiatif serupa dapat berkembang dan menular ke fakultas-fakultas dan program studi lainnya di Unismuh Kendari, sehingga universitas ini dapat semakin memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, motto “Universitas untuk Masyarakat” tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap aktivitas akademik dan penelitian yang dilakukan.
—
Reporter: Tim Jurnalisme Kampus
Tanggal: 03 April 2026
Lokasi: Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara
